Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

SEJARAH SINGKAT PANDU HIZBUL WATHAN

DETIK DETIK LAHIRNYA HW

Pada suatu hari (Ahad) KH. Ahmad Dahlan memanggil beberapa guru Muhammadiyah : Bp. Somodirdjo (Mantri Guru Standart School Suronatan), Bp. Syarbini dari sekolah Muhammadiyah Bausasran dan seorang lagi dari Sekolah Muhammadiyah Kota Gede.

KH. Ahmad Dahlan berkata kira-kira demikian :

“Saya tadi pagi di Solo sepulang dari Tabligh sampai di muka Pura Mangkunegaran di alun-alun Surakarta melihat anak-anak baris-berbaris, sebagian bermain-main, semuanya berpakaian seragam, baik sekali! Apa itu??”.

Bp. Somodirjo menjelaskan bahwa itu adalah Pandu Mangkunegaran yang namanya JPO (Javaanche Padvinderij Organisatie) ialah suatu gerakan pendidikan anak-anak diluar sekolah dan rumah.

Mendengar keterangan tersebut KH. Ahmad Dahlan menyambut :

“Alangkah baiknya kalau anak-anak keluarga Muhammadiyah juga dididik semacam itu untuk leladi menghamba kepada Allah, selanjutnya beliau mengharap kepada para guru untuk mencontoh gerakan pendidikan itu”.

Bp. Somodirdjo dan Bp. Syarbini mempelopori mengadakan persiapan – persiapan akan mengadakan gerakan pendidikan untuk anak-anak diluar sekolah dan rumah. Mula-mula yang digerakkan untuk latihan adalah para guru-guru sendiri dulu. Pendaftaran dimulai dan latihan pun diadakan di SD Muhammadiyah Suronatan tiap Ahad Sore. Latihan meliputi baris-berbaris, bermain tambur dan olahraga, kemudian ditambah dengan PPPK dan kerohanian. Bp. Syarbini adalah seorang pemuda yang pernah mendapat pendidikan kemiliteran melatih baris-berbaris. Banyak pemuda yang tertarik sehingga pengikut latihan semakin banyak. Akhirnya diadakan penggolongan yakni golongan dewasa dan anak-anak.


PADVINDER MUHAMMADIYAH

Tahun 1918 adalah saat Gerakan Hizbul wathan melangkahkan langkahnya yang pertama dengan nama Padvinder Muhammadiyah. Nama tersebut semakin populer. Untuk pengawasan Gerakan padvinder Muhammadiyah ini diserahkan kepada Muhammadiyah bagian sekolahan. Oleh Muhammadiyah bagian sekolahan tersebut dibentuklah pengurus sebagai berikut :

Ketua : H. Muchtar

Wakil Ketua : H. Hadjid

Sekretaris : Somodirdjo

Keuangan : Abdul Hamid

Organisasi : Siradj Dahlan

Komando : Sjarbini dan Damiri

Untuk memajukan gerakan tersebut, direncanakan akan mengadakan studi ke JPO Solo. Agar kunjungan ke JPO Solo tersebut meriah, bagian sekolahan mengusahakan uniform, kemeja drill kuning dan kemeja drill biru, sedang untuk setangan leher untuk mudahnya menggunakan kacu yang banyak dijual ialah kacu merah berbintik hitam.

Kedatangan Padvinder Muhammadiyah menggemparkan kota Solo. Di lapangan mangkunegaran diadakan demonstrasi-demonstrasi dan macam-macam permainan sebagai perkenalan. Padvinder Muhammadiyah mendapat pelajaran yang sangat berharga dalam kunjungan ke JPO Solo.


NAMA HIZBUL WATHAN

Sepulang dari kunjungan ke JPO Solo tersebut dibicarakan nama dari Padvinder Muhammadiyah. Di rumah Bp. H. Hilal Kauman, RH. Hadjid mengajukan nama yang dianggap cocok pada waktu itu yaitu HIZBUL WATHAN, yang berarti Pembela Tanah Air. Hal ini mengingat adanya pergolakan-pergolakan di luar negeri maupun di dalam negeri yaitu masa berjuang melawan penjajah Belanda.

Nama HIZBUL WATHAN sendiri berasal dari nama kesatuan tentara Mesir yang sedang berperang membela tanah airnya. Dengan kata sepakat nama HIZBUL WATHAN dipakai mengganti nama “Padvinder Muhammadiyah“ tahun 1920.

Kejadian itu bertepatan dengan peristiwa akan turunnya dari tahta Paduka Sri Sultan VII di Yogyakarta. Untuk turut menghormat dan akan ikut mengiringkan pindahnya Sri Sultan VII dari keraton ke Ambarukmo, diadakan persiapan-persiapan dam latihan. Pada tanggal 30 Januari 1921 barisan HW keluar turut mengiringkan Sri Sultan VII pindah dari keraton ke Ambarukmo. Keluarga HW mendapat penuh perhatian dari khalayak ramai. Dari saat itulah HW terkenal pada umum. Hal ini ditambah lagi sesudah beberapa hari kemudian HW berbaris dalam perayaan penobatan Sri Sultan VIII. Perayaan diadakan di alun-alun utara Yogyakarta. HW turut pula dengan mengadakan demonstrasi dimuka panggung dimana Sri Sultan VIII dengan para tamu menyaksikannya.

HW telah menjadi buah bibir masyarakat. Demikianlah uniform HW mulai dikenal masyarakat. Maka tidak heranlah, kalau kadang-kadang kalau ada anak Belanda atau Cina berpakaian Padvinder (NIPV) dikatakan : “Lho, itu ada HW Landa, Lho itu ada HW Cina”, yang sebetulnya yang dimaksud adalah Padvinder NIPV, bahkan setiap ada anak berpakaian pandu selalu dikatakan Pandu HW.

Pada tanggal 13 Maret 1921 KH. Fachrudin menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya yang diantar oleh barisan Pandu HW dan Warga Muhammadiyah sampai Stasiun Tugu Yogyakarta. KH. Fachrudin sempat berpesan didepan anggota-anggota HW dengan menanamkan anti penjajah pada anak HW :

“Tongkat-tongkat yang kamu panggul itu pada suatu ketika nanti akan menjadi senapan dan bedil”

Pesan KH. Fachrudin itu ternyata benar, karena beberapa tahun kemudian banyak anggota HW yang memegang senjata pada Zaman Jepang dengan memasuki barisan PETA (Pembela Tanah Air) seperti : Suharto (Presiden), Sudirman (Panglima Besar TNI), Mulyadi Joyomartono, Kasman Singodimejo, Yunus Anis, dll.

Pesatnya kemajuan HW rupaya mendapat perhatian dari NIPV (perkumpulan kepanduan Hindia belanda sebagai cabang dari kepanduan di Negeri Belanda(NPV)). Pada waktu itu gerakan kepanduan yang mendapat pengakuan dari Internasional hanyalah yang bergabung dalam NIPV tersebut.


HW MENOLAK BERGABUNG DENGAN NIPV

M. Ranelf seorang pemimpin dari NIPV dan yang memegang perwakilan NPV telah datang di Yogyakarta menemui pimpinan HW, mengajak supaya HW masuk ke dalam organisasi NIPV. Usaha-usaha Ranelf selaku komisaris NIPV tiada hentinya untuk menarik HW menjadi anggota NIPV sehingga ketika Konggres Muhammadiyah tahun 1926 di Surabaya, ia mengikuti Konggres Muhammadiyah dari awal sampai dengan selesai.

Selanjutnya diadakan pertemuan lagi di Yogyakarta oleh wakil NIPV, mengajak HW masuk kedalam organisasi NIPV. HW mempunyai prinsip-prinsip yang sukar diterima oleh Padvinder. Adapun HW jika dikatakan itu bukan Padvinder, bagi HW tidak keberatan. HW adalah Hizbul Wathan, mau dikatakan itu padvinder atau bukan terserah yang mau mengatakannya.

KH. Fachrudin mengetahui bahwa NIPV merupakan kepanduan yang bersifat ke Belanda an dan merupakan alat dari penjajah Belanda, sehingga ajakan tersebut ditolak HW. Alasan HW menolak ajakan tersebut karena HW sudah mempunyai dasar sendiri yaitu Islam, dan HW sudah mempunyai induk sendiri yaitu Muhammadiyah. Sesuai dengan induknya HW bersemangat anti penjajah, HW tidak dapat diatur menurut aturan NIPV.


HW PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pada permulaan jaman Jepang HW masih nampak kegiatannya, bahkan ikut pawai yang diadakan oleh Jepang dalam rangka merayakan UlangTahun Tenno Heika, sedangkan yang memimpin pawai tersebut Bp. Haiban Hadjid. HW terpilih untuk ikut serta dalam pawai tersebut karena HW dalam baris-berbaris terkenal bagus dibandingkan dengan kepanduan lainnya. Oleh karena itu pandu-pandu dari organisasi lain memberi identitas HW sebagai PANDU MILITER.

Kepanduan pada permulaan perndudukan Jepang namapknya akan mendapat kesempatan hidup terus. Namun tidak lama kemudiansecara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya.

Sehingga semua pandu-pandu di Indonesia tidak aktif dari kegiatannya.


PADA MASA KEMERDEKAAN

Sesudah proklamasi kemerdekaan timbullah keinginan untuk menghidupkan kembali organisasi kepanduan Indonesia. Sedang bentuk dan sifatnya harus sesuai dengan keadaan, yakni suatu organisasi kepanduan yang bersatu meliputi seluruh Indonesia dan tidak terpecah belah.

Pada akhir bulan September 1945 di Balai Mataram Yogyakarta berkumpullah beberapa orang pemimpin pandu. Dari HW hadir Bp. M. Mawardi dan Bp. Haiban Hadjid.

Pada tanggal 27 – 29 Desember 1945 diadakan konggres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang hadir lebih kurang 300 orang. Termasuk utusan dari HW. Dalam konggres ini dengan suara bulat diputuskan membentuk PANDU RAKYAT INDONESIA.

Anggota pengurus Kwartir Besar Pandu Rakyat Indonesia antara lain : Dr. Mawardi (KBI), Hertog (KBI), Abdul Ghani (HW), Jumadi (HW).

Tahun 1948 terjadilah aksi polisionil ke 2, Belanda menduduki Yogyakarta, Ibu Kota RI.

Konggres pandu Rakyat kedua diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 22 Januari 1950. Keputusan-keputusan yang dihasilakn dalam konggres Pandu Rakyat Indonesia yaitu antara lain menerima konsepsi baru yang memberi kesempatan kepada bekas pemimpin pandu untuk menghidupkan kembali organisasinya masing-masing.


AMANAT PANGSAR JENDERAL SUDIRMAN

Pada hari Ahad Legi 19 Desember 1948 Belanda menyerbu dan menduduki Ibu Kota RI Yogyakarta dan menangkap Presiden dan Wakil Presiden serta beberapa pemimpin Indonesia lainnya, tetapi bukan berarti RI telah jatuh. Pangsar Jenderal Sudirman (Pandu HW) meskipun dalam keadaan sakit beliau pantang menyerah, keluar kota untuk memimpin perang gerilya.

Pada tanggal 29 Juni 1948 Belanda meninggalkan Yogyakarta dan masuklah tentara RI ke Yogyakarta, yang kemudian terkenal dengan Yogya Kembali. Pangsar Jenderal Sudirman masih dalam keadaan dan dirawat di RS Magelang.

M. Mawardi dan beberapa orang wakil dari Muhammadiyah menengok di RS Magelang. Pada saat itu Jenderal Sudirman mengamanatkan kepada Mawardi selaku Wakil Muhammadiyah agar Kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan tempat pendidikan untuk CINTA TANAH AIR didirikan lagi. Di samping itu juga untuk melanjutkan tujuan semula pendirian HW yaitu : sebagai kader Muhammadiyah dalam penyebaran agama Islam. Dikatakan bahwa HW merupakan tempat yang baik untuk mendidik anak-anak Muhammadiyah agar kelak menjadi seorang pejuang yang cinta tanh air dan sekaligus taat pada agama. Oleh karena itu dianjurkan pada warga Muhammadiyah agar jangan ragu-ragu lagi untuk mendidik putra-putrinya melalui Kepanduan HW.


APEL PERESMIAN BERDIRINYA KEMBALI HW

Untuk melaksanakan amanat Pangsar Jendral Sudirman pada sore hari tanggal 29 Januari 1950 secara simbolis HW mengadakan apel yang dipimpin oleh Bp. Haiban Hadjid untuk meresmikan berdirinya kembali kepanduan Hizbul Wathan, dan pada malam harinya Pangsar TNI Jenderal Sudirman wafat. Oleh karenanya pada waktu itu ada semboyan :

“HW BANGKIT UNTUK MELANJUTKAN KEPEMIMPINAN JENDERAL SUDRIMAN”

Setelah HW resmi berdiri lagi banyaklah anggota Pandu Rakyat yang dulu juga pandu HW masuk kembali ke dalam Hizbul Wathan.


MAJELIS HW

Kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan organisasi bagian Muhammadiyah dalam struktur organisasinya tidak dapat dipisahkan dari Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis HW disingkat dengan Majelis HW adalah suatu badan pembantu Pimpinan Muhammadiyah yang diserahi tugas melaksanakan Pimpinan, usaha Muhammadiyah dalam bidang Ke HW an. Majelis HW adalah sebagai Kwartir Besar HW dan mempunyai Pimpinan langsung ke bawah tingkat daerah, cabang. Anggota Majelis HW terdiri dari anggota Muhammadiyah yang mempunyai keahlian tentang HW. Mereka ditetapkan dan diberhentikan oleh PP Muhammadiyah.


MAJELIS HW TAHUN 1961

Ketua : MH. Mawardi

Wk/Kb Umum : R. Haiban Hadjid

KB Bag. Lab : HAG Dwidjosuparto

KB Penghela : R. Subiso Sastrowarsito

KB Pengenal : H. Suroso

KB Athfal : Donowardoyo

KB Bag. Latihan : Otong Muchsin

KB Perw. Jakarta : KH. Mansur

Anggota : R. Dawam Marzuki

Bendahara : Hirmas

Sekretaris I : H. Amien Luthfie

Sekretaris II : Achmad Sumitro, BSc

Sekretaris III : Rofiq JA

Pustaka :

Buku Kenang-Kenangan

Reuni Pandu HW Wreda

di Yogyakarta, 14 Januari 1996

Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk malaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.

2. Muhammdiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan:

a. Al-Qur’an: Kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW;

b. Sunnah Rasul: Penjelasan dan palaksanaan ajaran-ajaran Al-Qur’an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam.

3. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

a. ‘Aqidah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid’ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

b. Akhlak

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

c. Ibadah

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d. Muamalah Duniawiyah

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu’amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

5. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah SWT:
“BALDATUN THAYYIBATUB WA ROBBUN GHOFUR”

(Keputusan Tanwir Tahun 1969 di Ponorogo)

Catatan:
Rumusan Matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

1. Atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta;

2. Disesuaikan dengan Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 41 di Surakarta.

Gerak Muhammadiyah pada awal berdirinya sungguh amat terbatas, yaitu masih di Kauman Yogyakarta sampai tahun 1917. Setelah mendapat kesempatan untuk memperluas ruang geraknya, maka Muhammadiyah mulai menjangkau daerah-daerah sekitarnya yang sebelumnya sudah mengidamkan keberadaannya.
Tetap lestari dan berkembangnya gerakan Muhammadiyah tidak terlepas dari pendirian organisasi ini untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis di Indonesia. Kegiatan politik praktis merupakan godaan berat selama perjalanan sejarah Muhammadiyah. Sikap tegas Muhammadiyah itulah agaknya menjadikan Muhammadiyah seperti tanaman yang subur dan dapat berkembang besar menyebar di Indonesia.
Pada tanggal 1 November 1921 Muhammadiyah berdiri di Surabaya dengan status cabang, diketuai oleh H. Mas Mansur dibantu oleh K. Usman, H. Ashari Rawi, dan H. Ismail. Di antaranya dari Surabaya inilah Muhammadiyah berpengaruh ke Lamongan. Tiga poros penting yang selanjutnya menjadi sentral penyebaran Muhammadiyah di Lamongan adalah Bagian Pesisir di Desa Blimbing (Paciran), Bagian Tengah di Desa Pangkatrejo (Kecamatan Sekaran) dan Bagian selatan di Kota Lamongan (Kecamatan Lamongan).
Seperti halnya tipe proses menyebarnya pengaruh Muhammadiyah di lain daerah yang kebanyakan dibawa oleh kaum pedagang, guru, pegawai pemerintah, dan muncul pada komunitas perkotaan, Muhammadiyah di Lamongan juga demikian. Akan tetapi ada satu hal yang menarik untuk dicatat bahwa Muhammadiyah di Lamongan lahir dari komunitas pedesaan, kemudian menjalar ke perkotaan. Kalau dianalisis kenyataan ini cukup beralasan bahwa lahirnya Muhammadiyah selalu didahului oleh tantangan yang ada sebelumnya. Besar dan kecilnya tantangan juga dapat menentukan frekuensi gerakan, disamping juga perlu diperhatikan aktor penggerak dan pendukungnya.
Muhammadiyah mulai masuk di daerah Lamongan sekitar pada tahun 1926 M yang dibawa oleh H. Sa’dullah tepatnya di Desa Blimbing Kecamatan Paciran. Beliau dibantu juga oleh seorang wanita Islam yang bernama Zainab atau lebih dikenal dengan sebutan “Siti Lambah”. Mereka berdualah yang banyak memperjuangkan Muhammadiyah di wilayah sekitarnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya Muhammadiyah tengah juga mengalami degradasi generasi yang diakibatkan para tokoh-tokohnya banyak yang masuk pada partai Masyumi pada waktu itu, bahkan aktivitasnya pun terkadang sering terbengkalai bahkan nyaris lenyap dari aktivitasnya.
Setelah partai Masyumi bubar dari partai politik, para tokoh Muhammadiyah mulai kembali pada organisasi semula dan timbul greget untuk memikirkan gerakan keagamaan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai lontaran pendapatpun muali muncul dan gagasan yang konstruktif pada waktu itu adalah membentuk majelis Hikmah yang diketuai oleh Muhammad Yasin. Majelis ini didirikan bertujuan sebagai wadah yang mampu menampung para aktivis Muhammadiyah yang frustasi dari Masyumi tersebut, dan sekaligus sebagai wahana dakwah untuk melangsungkan gerakan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah.
Dengan dibentuknya majelis hikmah ini maka pada waktu yang tidak lama kemudian terbentuk cabang Muhammadiyah di bawah pimpinan Zahri. Perkembangan dan gerakannya pun semakin lancar dan mendapat banyak sambutan dari masyarakat khususnya di wilayah pesisir atau pantai, dimana yang sampai sekarang menjadi basisnya yang terkuat dan sekaligus sebagai parameter Muhammadiyah di wilayah Jawa Timur.
Pengembangan dan penyiaran dapat berjalan dengan dinamis dan cepat setelah mempunyai banyak tokoh-tokoh yang mumpuni dalam bidang keagamaan yang biasanya lebih banyak memberi atau diminta untuk mengisi pengajian-pengajian di kota dan di desa. Melalui pengajian-pengajian tersebut, para tokoh itu mulai memperkenalkan Muhammadiyah yang kemudian sedikit banyak membuat massa tertarik yang pada akhirnya masuk sebagai warga Muhammadiyah. Adapun basis mayoritas Muhammadiyah yang kental adalah di Paciran.
Muhammadiyah Kabupaten Lamongan berkembang di wilayah Tengah tepatnya  di Desa Pangkatrejo. Sebelumnya perlu diketahui bahwa sejak tahun 1950 sampai 1960-an Desa Pangkatrejo merupakan hasil kain tenun ikat terbesar di Kabupaten Lamongan, ketenarannya mulai surut menjelang pemberontakan PKI tahun 1965, karena PKI mematikan saluran perdagangan dan umumnya di Indonesia pada masa itu terjadi krisis ekonomi. Keberadaan industri tenun inilah yang menjadikan sebagian masyarakat desa itu memilki mobilitas tinggi, ialah sebagai pedagang. Beberapa orang ternama diantaranya adalah Mastur, Suhari, M. Thohir, H. Mas’ud. Orang-orang itulah yang memotori berdirinya Muhammadiyah di Desa Pangkatrejo.
Di Bagian Selatan, sebetulnya sekitar tahun 1930-an faham Muhammadiyah sudah berpengaruh di Lamongan secara informal, artinya faham Muhammadiyah mulai diterima, dipahami, dan diamalkan oleh beberapa orang dibeberapa wilayah yang ada di Lamongan. Sudah berpengaruhnya Muhammadiyah pada masa itu, karena banyak ulama Lamongan yang ikut aktif dalam kegiatan organisasi besar, seperti Sarekat Islam (SI), dan dari sinilah mereka mengetahui adanya aliran pembaharuan yang dimotori oleh Muhammadiyah.
Beberapa ulama yang sudah berfaham Muhammadiyah pada saat itu diantaranya K.H. Syofyan Abdullah (Pangkatrejo), K.H. Sa’dullah (Blimbing Kecamatan Paciran), dan K. Khozin Jali (Kota Lamongan). Walaupun demikian mereka tidak bisa mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi, karena tantangan dari kelompok Islam tradisional sangat besar dan perlu dipelajari terlebih dahulu. Masyarakat Islam tradisional pada saat itu sudah mendapat pengayoman dari organisasi Nahdhatul Ulama (NU) yang sudah berkembang pesat. Tokoh NU di Kota Lamongan masa itu adalah K.H. Mastur Asnawi (dia adalah ayah dari Muchtar Mastur salah seorang tokoh Muhammadiyah di Kota Lamongan), sedangkan Pangkatrejo sudah dikuasai oleh NU yang dimotori oleh H. Abu Ali (dia adalah saudara dari K.H. Syofyan Abdullah yang berfaham Muhammadiyah).
Hal yang cukup penting untuk diketahui bahwa NU di Lamongan lahir dari komunitas perkotaan, lalu merembet ke pedesaan, sebaliknya Muhammadiyah terbentuk dari komunitas pedesaan, baru merembet ke perkotaan..
Sebelum berdirinya Muhammadiyah di Desa Pangkatrejo, faham ini sudah diterima oleh beberapa orang di desa itu. Seperti yang dinyatakan oleh M. Thohir dan diperkuat oleh Mangun bahwa pada tahun 1940-an di Pangkatrejo sudah ada kelompok belajar keagamaan yang sudah condong pada Muhammadiyah, kelompok ini diasuh oleh K.H. Syofyan Abdullah. Kelompok belajar ini selain diasuh oleh guru-guru setempat, juga mendatangkan guru dari Yogyakarta seperti, R. Hadiwinoto yang bertugas mengajarkan ilmu pengetahuan yang bersifat umum.
Pada tahun 1948 kelompok belajar tersebut diberi nama Madrasah Al Abdaliyah dan mulai menggunakan model klasikal. Kesadaran mulai muncul dari pembaharu saat itu, ialah sebuah gagasan akan arti pentingnya berjuang dan berdakwah melalui organisasi. Untuk itu  empat orang atas nama kelompok pembaharu, antara lain Suhari, Mastur, Bayinah dan M. Thohir dikirim ke Gresik untuk berkonsultasi dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik pada awal tahun 1950 berkenaan dengan akan didirikannya organisasi Muhammadiyah di Desa Pangkatrejo. Dari sinilah kemudian terbentuk organisasi Muhammadiyah Ranting Pangkatrejo pada tahun 1953 diketuai oleh Abdul hamid, dibantu oleh M.Thohir, Bayinah, Mastur, dan H. Mansur, yang masih berada dalam pengawasan Cabang Muhammadiyah Gresik.
Pengaruh Muhammadiyah di Kota Lamongan seperti telah tersebut sudah ada sejak tahun 1937, tetapi secara organisasi belum dapat didirikan. Pada tahun itu ada usaha untuk mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi oleh H. Khozin Jali, sayang sekali sampai dia meninggal dunia usaha itu belum terealisasi. Usaha selanjutnya dilakukan oleh Hasan Buya pada zaman Jepang, usaha itu juga sia-sia, karena mendapat tekanan dari Jepang sebagaimana yang terjadi pada organisasi Muhammadiyah secara umum pada masa itu. Akhirnya usaha mendirikan organisasi Muhammadiyah tidak terlihat lagi sampai pada akhir revolusi fisik tahun 1949.
Pada tahun 1950 kegiatan pemerintahan di Kabupaten Lamongan mulai normal kembali setelah pada masa sebelumnya terganggu akibat Agresi Militer Belanda. Urusan keagamaan Kabupaten pada saat itu diperankan oleh personil-personil dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang sekarang sudah berubah menjadi Departemen Agama (Depag). Ialah H. Mahmud salah seorang pegawai kantor itu (berasal dari Pangkatrejo) yang berfaham Muhammadiyah memberikan pengaruh pada sesama pegawai yang ada, dan berhasil mendirikan kelompok pengajian Muhammadiyah di kantor. Kelompok itu diketuai oleh H. Mahmud dibantu oleh H. Shaleh. Oleh karena kedua orang ini sering mengalami sakit, maka roda perkumpulan itu berjalan tidak normal. Bahkan ketika H. Shaleh dipindah ke Situbondo, kelompok itu benar-benar tidak terlihat lagi aktivitasnya. Akan tetapi di luar kantor (Kota Lamongan) sudah dapat didirikan kepanduan Hizbul Wathan pada tahun 1951 dipelopori oleh Abdul Hamid. Muchtar Mastur, dan Yasin Fathul dengan merekrut murid dari SMP PGRI Lamongan sebagai anggota. Dari Hizbul Wathan inilah dapat terbentuk pendidikan Muhammadiyah yang pertama kali di Kota Lamongan tahun 1952. Pendidikan itu antara lain Taman Kanak-Kanak diselenggarakan di rumah H. Shaleh, diasuh oleh Masrifah. Pada tahun itu juga didirikan SD dan SMP Muhammadiyah dengan meminjam gedung Madrasah Qomarul Wathan.
Dorongan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah diberikan pada Muchtar Mastur dan kawan-kawannya. Akhirnya setelah dorongan itu diperbincangkan, dapatlah dibentuk organisasi Muhammadiyah di Kota Lamongan pada tahun 1953 dengan susunan pengurus yang sangat sederhana. Organisasi ini diketuai oleh Muchtar Mastur dibantu oleh Yasin Fathul sebagai sekretaris, dan Muhammad Asyid sebagai bendahara. Pada awal berdirinya ini Muhammadiyah didukung oleh sekitar 50 simpatisan (belum berkartu anggota Muhammadiyah). Perlu diketahui bahwa pada saat itu Muchtar Mastur juga seorang pengurus Besar NU bagian Syuriah, dan keterlibatannya dalam PBNU berakhir pada tahun 1964.
Suatu hal yang sangat mengherankan, bagaimana seorang PB NU juga telah memimpin Muhammadiyah. Perlu diketahui, walaupun Muchtar Mastur seorang pengurus NU, namun jiwa keagamaannya sudah tidak sefaham lagi dengan organisasi itu. Dia merasa bahwa NU yang lebih condong menyuburkan masyarakat Islam tradisional tidak dapat dibenarkan. Muchtar disebut oleh orang-orang Muhammadiyah sebagai sangat keras dalam memberikan ceramah-ceramah keagamaan, bahkan tidak segan-segan mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan Muhammadiyah. Masih ikut sertanya Muchtar Mastur dalam kepengurusan NU memberikan kemudahan baginya untuk menyampaikan pengajian-pengajian di tengah-tengah masyarakat NU, dan itu baginya merupakan kesempatan untuk memasukkan ide-ide pembaharuan. Pada perkembangan selanjutnya masyarakat mengetahui dari ketidakjelasan Muchtar itu, dan menyimpulkan bahwa Muchtar benar-benar telah ber-Muhammadiyah. Hal itu terlihat jelas dalam pemikirannya yang disajikan dalam setiap pengajian yang mengarahkan pada masyarakat NU meninggalkan tradisi-tradisi yang dianggapnya menyimpang dari Al Quran dan Al Hadits. Periode Muchtar dalam kepengurusan Muhammadiyah berakhir pada tahun 1963, kendali organisasi selanjutnya dipegang oleh R.H. Moeljadi (seorang mantan tokoh Masyumi), sedangkan Muchtar sendiri tetap aktif berjuang lewat Muhammadiyah. NU secara total ditinggalkan oleh Muchtar pada tahun 1964. Kepengurusan Moeljadi dalam Muhammadiyah memperoleh perkembangan yang pesat, yang dijelaskan pada pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini.
Perkembangan Muhammadiyah di Lamongan mengalami kemajuan menyusul bubarnya Partai Masyumi pada tahun 1960. Pada masa itu banyak mantan anggota Masyumi yang tertarik pada persarikatan Muhammadiyah sebagai alternatif. Masuknya tokoh Masyumi dalam Muhammadiyah memberikan dampak yang besar bagi tumbuhnya organisasi, karena tokoh-tokoh itu kemudian diikuti oleh anak buahnya. Diantara tokoh-tokoh Partai Masyumi yang disegani di Lamongan saat itu adalah R.H. Moeljadi, H. Ali, dan H. Syamsul. Dalam periode Muchtar di Lamongan berusaha mempengaruhi beberapa tokoh Masyumi tersebut untuk ikut berjuang lewat Muhammadiyah. Keberhasilan usaha itu terlihat jelas dengan masuknya Moeljadi sebagai simpatisan Muhammadiyah, yang selanjutnya mengantarkan tokoh ini dalam tampuk kepengurusan Muhammadiyah sampai tahun 1978. Untuk H. Ali walaupun tidak mau masuk Muhammadiyah, tetapi sangat menghargai Muhammadiyah, dan dia memilih untuk berjuang lewat NU. Sedangkan H. Syamsul (dari Sugio) terkesan sangat anti terhadap Muhammadiyah.
Pada periode R.H. Moeljadi, Muhammadiyah memisahkan diri dari pengawasan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro (perlu diketahui bahwa cabang-cabang yang ada di Lamongan antara tahun 1957 sampai 1967 bernaung dibawah Daerah Muhammadiyah Bojonegoro, sedangkan sebelum tahun itu ada juga yang bernaung dibawah Cabang Muhammadiyah Gresik seperti yang dituturkan oleh M. Thohir). Muhammadiyah di Kabupaten Lamongan  berdiri sebagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor C-076/D-13, tanggal 11 September 1967 yang membawahi 5 buah cabang, antara lain :
a.    Cabang Lamongan, meliputi Wilayah Pembantu Bupati Lamongan.
b.    Cabang Babat, meliputi Wilayah Pembantu Bupati Ngimbang.
c.    Cabang Jatisari (Glagah), meliputi Wilayah Pembantu Bupati Karangbinangun.
d.    Cabang Pangkatrejo, meliputi wilayah Tuban, Pembantu Bupati Sukodadi.
e.    Cabang Blimbing (Paciran), meliputi Wilayah Pembantu Bupati Paciran.

Cabang-cabang tersebut di atas sebelumnya telah mendapat pengesahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, antara lain : Cabang Lamongan nomor 1024, tanggal 11 Mei 1953, Jatisari nomor 1481 tanggal 2 Mei 1961, Babat nomor 1552, tanggal 4 Februari 1962, Blimbing nomor 1796, tanggal 1 Februari 1964, dan Pangkatrejo nomor 1707, tanggal 27 Juli 1963.
Kelima cabang itulah pada masa berikutnya berhasil mengembangkan Muhammadiyah di wilayah kerjanya masing-masing,

Perkembangan Muhammadiyah Lamongan Saat ini
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan sudah membawahi   Cabang, Ranting sebanyak 265 buah, dengan anggota berjumlah 59.337 orang. Sedangkan amal usaha yang dimiliki adalah bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan tabligh. Adapun jumlahnya masing sebagai berikut :
1. Bidang pendidikan
TK : 122 buah, MIM : 113 buah, MTs : 29 buah, SMP : 21 buah, SMA : 11 buah, MA : 12 buah, SMEA : 3 buah, STM : 4  buah, SPP : 1 buah, STIT : 3 buah, STIS : 1 buah, dan STIE : 2 buah. Kemudian ditambah lagi dengan Pondok Pesantren : 7 buah, Madrasah Diniyah : 22 buah dan TPQ/TPA sebanyak 115 buah.

2. Bidang Kesehatan
Rumah sakit : 2 buah, Rumah bersalin : 4 buah, BP/kesehatan : 9 buah, BKIA : 6 buah.

3. Bidang Sosial
Panti Asuhan : 2 buah, Asrama Pelajar : 1 buah, Bakesos : 1 buah, BPR : 1 buah, Koperasi Sekolah : 146 buah, Home Industri : 16 buah, LKM : 1 buah dan TPI/ pasar ikan : 1 buah.
4. Bidang Tabligh
Masjid : 193 buah, Mushala : 337 buah dan tempat pengajian : 240 buah.
5. Organisasi Otonom
Organisasi otonom tingkat Cabang yang dimiliki meliputi antara lain : Aisyiyah : 20 Cabang, Nasyiatul Aisyiyah : 20 Cabang, Pemuda Muhammadiyah : 24 Cabang, Ikatan Remaja Muhammadiyah : 24 Cabang, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  : 3 Komisariat dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah : 6  Pimcab.

Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) merupakan metamorfosis dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) yang berdiri tahun 1961. Interpretasi sejarah bisa jadi berbeda-beda dalam memandang perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Remaja Muham-madiyah. Namun, proses sejarah organisasi ini memang tidak sederhana.

Latar belakang berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar yang ingin melakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang terpanggil kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah.

Jika dilacak jauh ke belakang, sebenarnya upaya para pelajar Muhammadiyah untuk mendirikan organisasi pelajar Muhammadiyah sudah dimulai jauh sebelum Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tahun 1961. Pada tahun 1919 didirikan Siswo Projo yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muham-madiyah di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1926, di Malang dan Surakarta berdiri GKPM (Gabungan Keluarga Pelajar Muham-madiyah). Selanjutnya pada tahun 1933 berdiri Hizbul Wathan yang di dalamnya berkumpul pelajar-pelajar Muhammadiyah.

Setelah tahun 1947, berdirinya kantong-kantong pelajar Muhammadiyah untuk beraktivitas mulai mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Pada tahun 1950, di Sulawesi (di daerah Wajo) didirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Pada tahun 1954, di Yogyakarta berdiri GKPM yang berumur 2 bulan karena dibubarkan oleh Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 GKPM kembali didirikan di Yogyakarta, tetapi dibubarkan juga oleh Muhammadiyah (yaitu Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah). Setelah GKPM dibubarkan, pada tahun 1956 didirikan Uni SMA Muhammadiyah yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah. Akan tetapi, upaya ini mendapat tantangan dari Muhammadiyah, bahkan para aktifisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah bila tetap akan meneruskan rencananya. Pada tahun 1957 juga berdiri IPSM (Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah) di Surakarta, yang juga mendapatkan resistensi dari Muhammadiyah sendiri.

Resistensi dari berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah, terhadap upaya mendirikan wadah atau organisasi bagi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan refleksi sejarah dan politik di Indonesia yang terjadi pada awal gagasan ini digulirkan. Jika merentang sejarah yang lebih luas, berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan sebuah background politik ummat Islam secara keseluruhan. Ketika Partai Islam MASYUMI berdiri, organisasi-organisasi Islam di Indonesia merapatkan sebuah barisan dengan membuat sebuah deklarasi (yang kemudian terkenal dengan Deklarasi Panca Cita) yang berisikan tentang satu kesatuan ummat Islam, bahwa ummat Islam bersatu dalam satu partai Islam, yaitu Masyumi; satu gerakan mahasiswa Islam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); satu gerakan pemuda Islam, yaitu Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII); satu gerakan pelajar Islam, yaitu Pelajar Islam Indonesia (PII); dan satu Kepanduan Islam, yaitu Pandu Islam (PI). Kesepakatan bulat organisasi-organisasi Islam ini tidak dapat bertahan lama, karena pada tahun 1948 PSII keluar dari Masyumi yang kemudian diikuti oleh NU pada tahun 1952. Sedangkan Muhammadiyah tetap bertahan di dalam Masyumi sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Bertahannya Muhammadiyah dalam Masyumi akhirnya menjadi mainstream yang kuat bahwa deklarasi Panca Cita hendaknya ditegakkan demi kesatuan ummat Islam Indonesia. Di samping itu, resistensi dari Muhammadiyah terhadap gagasan IPM juga disebabkan adanya anggapan yang merasa cukup dengan adanya kantong-kantong angkatan muda Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah, yang cukup bisa mengakomodasikan kepentingan para pelajar Muhammadiyah.

Dengan kegigihan dan kemantapan para aktifis pelajar Muhammadiyah pada waktu itu untuk membentuk organisasi kader Muhammadiyah di kalangan pelajar akhirnya mulai mendapat titik-titik terang dan mulai menunjukan keberhasilanya, yaitu ketika pada tahun 1958 Konferensi Pemuda Muhammadiyah Daerah di Garut berusaha melindungi aktifitas para pelajar Muhammadiyah di bawah pengawasan Pemuda Muham-madiyah. Mulai saat itulah upaya pendirian organisasi pelajar Muhammdiyah dilakukan dengan serius, intensif, dan sistematis. Pembicaraan-pembicaraan mengenai perlunya berdiri organisai pelajar Muhammadiyah banyak dilakukan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muham-madiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Dengan keputusan konferensi Pemuda Muham-madiyah di Garut tersebut akhirnya diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke II yang berlangsung pada tanggal 24-28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan untuk membentuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah (Keputusan II/No. 4). Keputusan tersebut di antaranya ialah sebagai berikut :

  1. Muktamar Pemuda Muhammadiyah meminta kepa-da Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendi-dikan dan Pengajaran supaya memberi kesem-patan dan memnyerahkan kompetensi pemben-tukan IPM kepada PP Pemuda Muhammadiyah.
  2. Muktamar Pemuda Muhammadiyah mengama-natkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun konsepsi Ikatan Pelajar Muham-madiyah (IPM) dari pembahasan-pembahasan muktamar tersebut, dan untuk segera dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan pendapat dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendi-dikan dan Pengajaran.

Kata sepakat akhirnya dapat tercapai antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran tentang organisasi pelajar Muhammadiyah. Kesepakatan tersebut dicapai pada tanggal 15 Juni 1961 yang ditandatangani bersama antara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Rencana pendirian IPM tersebut dimatangkan lagi dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta tanggal 18-20 Juli 1961, dan secara nasional melalui forum tersebut IPM dapat berdiri. Tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Perkembangan IPM akhirnya bisa memperluas jaringan sehingga bisa menjangkau seluruh sekolah-sekolah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Pimpinan IPM (tingkat ranting) didirikan di setiap sekolah Muhammadiyah. Berdirinya Pimpinan IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini akhirnya menimbulkan kontradiksi dengan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam UU Keormasan, bahwa satu-satunya organisasi siswa di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia hanyalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Sementara di sekolah-sekolah Muhammadiyah juga terdapat organisasi pelajar Muhammadiyah, yaitu IPM. Dengan demikian, ada dualisme organisasi pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahkan pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu (Akbar Tanjung) secara khusus dan implisit menyampaikan kebijakan pemerintah kepada IPM, agar IPM melakukan penye-suaian dengan kebijakan pemerintah.

Dalam situasi kontra-produktif tersebut, akhirnya Pimpinan Pusat IPM membentuk team eksistensi yang bertugas secara khusus menyelesaikan permasalahan ini. Setelah dilakukan pengkajian yang intensif, team eksistensi ini merekomendasikan perubahan nama dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah ke Ikatan Rema

ja Muhammadiyah. Perubahan ini bisa jadi merupakan sebuah peristiwa yang tragis dalam sejarah organisasi, karena perubahannya mengandung unsur-unsur kooptasi dari pemerintah. Bahkan ada yang mengang-gap bahwa IPM tidak memiliki jiwa heroisme sebagai-mana yang dimiliki oleh PII yang tetap tidak mau menga-kui Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasinya.

Namun sesungguhnya perubahan nama tersebut merupakan blessing in disguise (rahmat tersembunyi). Perubahan nama dari IPM ke IRM sebenarnya semakin memperluas jaringan dan jangkauan organisasi ini yang tidak hanya menjangkau pelajar, tetapi juga basis remaja yang lain, seperti santri, anak jalanan, dan lain-lain.

Keputusan pergantian nama ini tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat IPM Nomor VI/PP.IPM/1992, yang selanjutnya disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 18 Nopember 1992 melalui Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muham-madiyah Nomor 53/SK-PP/IV.B/1.b/1992 tentang pergantian nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan demikian, secara resmi perubahan IPM menjadi IRM adalah sejak tanggal 18 Nopember 1992..

Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Aisyiyah

‘Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini ‘Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah “Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (setingkat kabupaten),  2332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (setingkat Kelurahan).

Selain itu, ‘Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu : pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain.

Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, ‘Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu.

‘Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini diantaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, BU EKA, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha tersebut hingga 503 buah.

Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3785.

Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Ki Bagus Hadikusumo

Ki Bagus Hadikusumo dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta dengan nama R. Hidayat pada 11 Rabi’ul Akhir 1038 Hijriyah. Ia putra ketiga dari lima bersaudara Raden Kaji Lurah Hasyim, seorang abdi dalem putihan (pejabat) agama Islam di Kraton Yogyakarta. Seperti umumnya keluarga santri, Ki Bagus mulai memperoleh pendidikan agama dari orang tuanya dan beberapa Kiai di Kauman.

Setelah tamat dari ‘Sekolah ongko loro’ (tiga tahun tingkat sekolah dasar), Ki Bagus belajar di pondok pesantren tradisional Wonokromo Yogyakarta. Di Pesantren ini ia mulai banyak mengkaji kitab-kitab fiqh dan tasawuf. Dalam usia 20 tahun Ki Bagus menikah dengan Siti Fatmah (putri Raden Kaji Suhud) dan memperoleh enam anak. Salah seorang di antaranya ialah Djarnawi Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah dan pernah menjadi orang nomor satu di Parmusi. Setelah Fatmah meninggal, ia menikah lagi dengan seorang wanita pengusaha dari Yogyakarta bernama Mursilah. Ia dikaruniai anak tiga orang anak. Ki Bagus kemudian menikah lagi dengan Siti Fatimah (juga seorang pengusaha) setelah istri keduanya meninggal. Dari istrinya yang ketiga ini ia memperoleh lima anak.

Sekolahnya tidak lebih dari sekolah rakyat (sekarang SD) ditambah mengaji dan besar di pesantren, Tetapi berkat kerajinan dan ketekunan mempelajari kitab-kitab terkenal akhirnya ia menjadi orang alim, mubaligh dan pemimpin ummat. Ia merupakan pemimpin Muhammadiyah yang besar andilnya dalam penyusunan Muqadimah UUD 1945, karena ia termasuk dalam anggota Panitia Persiapan Kemerdekan Indonesia (PPKI). Ki Bagus Hadikusumo sangat besar peranannya dalam perumusan Muqadimah UUD 1945 dengan memberikan landasan ketuhanan, kemanusiaan, keberadaban, dan keadilan. Pokok-pokok pikirannya dengan memberikan landasan-landasan itu dalam Muqaddimah UUD 1945 itu disetujui oleh semua anggota PPKI.

Secara formal, disamping kegiatan tabligh, Ki Bagus pernah menjadi Ketua Majelis Tabligh (1922), Ketua Majelis Tarjih, anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadijah (1926), dan Ketua PP Muhammadiyah (1942-1953). Pokok-pokok pikiran Ahmad Dahlan berhasil ia rumuskan sedemikian rupa sehingga dapat menjiwai dan mengarahkan gerak langkah serta perjuangan Muhammadiyah. Bahkan, pokok-pokok pikiran itu menjadi Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah yang merupakan dasar ideologi Muhammadiyah ini menginspirasi sejumlah tokoh Muhammadiyah lainnya. HAMKA, misalnya, mendapatkan inspirasi dari muqaddimah tersebut untuk merumuskan dua landasan idiil Muhammadiyah, yaitu Matan Kepribadian Muhammadiyah dan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah.

Ki Bagus juga sangat produktif untuk menuliskan buah pikirannya. Buku karyanya antara lain ialah Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin. Karya-karyanya yang lain yaitu Risalah Katresnan Djati (1935), Poestaka Hadi (1936), Poestaka Islam (1940), Poestaka Ichsan (1941), dan Poestaka Iman (1954). Dari buku-buku karyanya tersebut tercermin komitmennya terhadap etika dan bahkan juga syariat Islam. Dari komitmen tersebut, Ki Bagus adalah termasuk seorang tokoh yang memiliki kecenderungan kuat untuk menginstutisionalisasikan Islam. Bagi Ki Bagus pelembagaan Islam menjadi sangat penting untuk alasan-alasan ideologi, politis, dan juga intelektual. Ini nampak dalam upayanya memperkokoh eksistensi hukum Islam di Indonesia ketika ia dan beberapa ulama lainnya terlibat dalam sebuah kepanitiaan yang bertugas memperbaiki peradilan agama (priesterraden commisse). Hasil penting sidang-sidang komisi ini ialah kesepakatan untuk memberlakukan hukum Islam. Akan tetapi Ki Bagus dikecewakan oleh sikap politik pemerintah kolonial yang didukung oleh para ahli hukum adat yang membatalkan seluruh keputusan penting tentang diberlakukannya hukum Islam untuk kemudian diganti dengan hukum adat melalui penetapan ordonansi 1931. Kekecewaannya ia ungkap kembali saat menyampaikan pidato di depan sidang BPUKPKI.

Munculnya Ki Bagus Hadikusumo sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah adalah pada saat terjadi pergolakan politik internasional, yaitu pecahnya perang dunia II. Kendatipun Ki Bagus Hadikusuma menyatakan ketidaksediaannya sebagai Wakil Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ketika diminta oleh Mas Mansur pada kongres ke-26 tahun 1937 di Yogyakarta, ia tetap tidak bisa mengelak memenuhi panggilan tugas untuk menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah ketika Mas mansur dipaksa menjadi anggota pengurus Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) di Jakarta pada tahun 1942. Apalagi dalam situasi di bawah penjajahan Jepang, Muhammadyah memerlukan tokoh kuat dan patriotik. Ki Bagus Hadikusumo berani menentang perintah pimpinan tentara Dai Nippon yang terkenal ganas dan kejam untuk memerintahkan ummat Islam dan warga Muhammadiyah melakukan upacara kebaktian tiap pagi sebagai penghormatan kepada Dewa Matahari.

Ia menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah selama 11 tahun (1942-1953) dan wafat pada usia 64 tahun. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia.

Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Sejarah KH Ahmad Dahlan

Muhammad Darwisy (Nama Kecil Kyai Haji Ahmad Dahlan)  dilahirkan dari kedua orang tuanya, yaitu KH. Abu Bakar (seorang ulama dan Khatib terkemuka di Mesjid Besar Kesultanan Yogyakarta) dan Nyai Abu Bakar (puteri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan juga). Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhanya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya.

Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa (Kutojo dan Safwan, 1991). Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin KH. Abu Bakar bin KH. Muhammad Sulaiman bin Kiyai Murtadla bin Kiyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Muhammad Fadlul’llah (Prapen) bin Maulana ‘Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim (Yunus Salam, 1968: 6).

Muhammad Darwisy dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarinya pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun (1883), lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa arab di Makkah selama lima tahun. Di sinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rasyid Ridha, dan ibn Taimiyah.

Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwisy. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan (ke-Islaman) di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks (kolot). Ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam, serta stagnasi dan dekadensi (keterbelakangan) ummat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbaharui, dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada al-Qur’an dan al-Hadits.

Pada usia 20 tahun (1888), ia kembali ke kampungnya, dan berganti nama Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Makkah ini, iapun diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902-1904, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Makkah.
Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawanan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah (Kutojo dan Safwan, 1991).

Di samping itu, KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta (Yunus Salam, 1968: 9).

Sebagai seorang yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya, ada sebuah nasehat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri, yaitu :

“Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan tinggalkanlah lainnya (diterjemahkan oleh Djarnawi Hadikusumo).

Dari pesan itu tersirat sebuah semangat yang besar tentang kehidupan akhirat. Dan untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik, maka Dahlan berpikir bahwa setiap orang harus mencari bekal untuk kehidupan akhirat itu dengan memperbanyak ibadah, amal saleh, menyiarkan dan membela agama Allah, serta memimpin ummat ke jalan yang benar dan membimbing mereka pada amal dan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Dengan demikian, untuk mencari bekal mencapai kehidupan akhirat yang baik harus mempunyai kesadaran kolektif, artinya bahwa upaya-upaya tersebut harus diserukan (dakwah) kepada seluruh ummat manusia melalui upaya-upaya yang sistematis dan kolektif.

Kesadaran seperti itulah yang menyebabkan Dahlan sangat merasakan kemunduran ummat islam di tanah air. Hal ini merisaukan hatinya. Ia merasa bertanggung jawab untuk membangunkan, menggerakkan dan memajukan mereka. Dahlan sadar bahwa kewajiban itu tidak mungkin dilaksanakan seorang diri, tetapi harus dilaksanakan oleh beberapa orang yang diatur secara seksama. Kerjasama antara beberapa orang itu tidak mungkin tanpa organisasi.

Untuk membangun upaya dakwah (seruan kepada ummat manusia) tersebut, maka Dahlan gigih membina angkatan muda untuk turut bersama-sama melaksanakan upaya dakwah tersebut, dan juga untuk meneruskan dan melangsungkan cita-citanya membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalan ummat Islam di Indonesia. Strategi yang dipilihnya untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon pamongpraja (calon pejabat) yang belajar di OSVIA Magelang dan para calon guru yang belajar di Kweekschool Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di kedua sekolah tersebut.

Dengan mendidik para calon pamongpraja tersebut diharapkan akan dengan segera memperluas gagasannya tersebut, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat. Demikian juga dengan mendidik para calon guru yang diharapkan akan segera mempercepat proses transformasi ide tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, karena mereka akan mempunyai murid yang banyak. Oleh karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal dengan Madrasah Mu’allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dan Madrasah Mu’allimat (Kweekschool Istri Muhammadiyah). Dahlan mengajarkan agama Islam dan tidak lupa menyebarkan cita-cita pembaharuannya.

Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Ia dikenal sebagai salah seorang keturunan bangsawan yang menduduki jabatan sebagai Khatib Masjid Besar Yogyakarta yang mempunyai penghasilan yang cukup tinggi. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi entrepreneurship yang cukup menggejala di masyarakat.

Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jam’iyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Comite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad saw.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak ummat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur’an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 Nopember 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan ini juga mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang menuduhnya kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen dan macam-macam tuduhan lain. Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintangan-rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, dan Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain.

Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama’ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Perkumpulan-perkumpulan dan Jama’ah-jama’ah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, yang di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta’awanu alal birri, Ta’ruf bima kan,u wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Mubtadi (Kutojo dan Safwan, 1991: 33).

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Dalam bulan Oktober 1922, Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah dalam kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Sarikat Islam (SI) guna mencari aksi baru untuk konsolidasi persatuan ummat Islam. Dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Irsyad (perkumpulan golongan Arab yang berhaluan maju di bawah pimpinan Syeikh Ahmad Syurkati) terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum Islam ortodoks dari Surabaya dan Kudus. Muhammadiyah dipersalahkan menyerang aliran yang telah mapan (tradisionalis-konservatif) dan dianggap membangun mazhab baru di luar mazhab empat yang telah ada dan mapan.

Muhammadiyah juga dituduh hendak mengadakan tafsir Qur’an baru, yang menurut kaum ortodoks-tradisional merupakan perbuatan terlarang. Menanggapi serangan tersebut, Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan, “Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbekelakang. Banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama dari pada Qur’an dan Hadits. Umat Islam harus kembali kepada Qur’an dan Hadits. Harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir”.

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan duabelas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah Algemeene Vergadering (persidangan umum).

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut :

  1. KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
  2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan ummat, dengan dasar iman dan Islam.
  3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam.
  4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan.
Oleh: ipmtanggungan | September 3, 2010

Fiqih Muhammadiyah belum Memiliki Pola

Yogyakarta – Pada hari pertama pengajian Ramadhan 1423 H, kamis (12/08) di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tampil sebagai panelis adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nagroe Aceh Darussalam, Alyasa Abubakar.Guru Besar IAIN Ar Raniry, Aceh ini dalam makalahnya menyebut ada tiga pola atau corak hukum Islam yaitu corak salafiyah, mazhabiyah dan tajdidiyah.

Pertama, corak salfiyah yaitu pendapat yang merujuk kepada fiqih (ijtihad) yang dihasilkan oleh para sahabat. Kedua, corak mazhabiyah yaitu fiqih yang dihasilkan oleh (merupakan ijtihad) para imam mazhab dan para pengikutnya. Ketiga, corak tajdidiyah yaitu corak fiqih hasil ijtihad ulama masa kini untuk menjawab persoalan dan kebutuhan umat masa kini.

Lebih jauh ahli hukum Islam asal Aceh ini mengatakan bahwa fiqih yang dikembangkan di Muhammadiyah belum mempunyai pola yang taat asas, sistematis dan konprehensif.

“Walau pun Muhammadiyah tidak bermazhab, tetapi Muhammadiyah belum sanggup untuk keluar dari mazhab yang ada. Sabam hari salafiyah, dihari yang lain tajdidiyah seperti dalam kasus penetapan awal Ramadhan, Muhammadiyah menggunakan tajdid, tetapi dalam hal kayfiyat sholat tarawih, Muhammadiyah cenderung salafiyah” paparnya. (Moel)

Oleh: ipmtanggungan | September 1, 2010

MI MUHAMMADIYAH 06 TANGGUNGAN

MI Muhammadiyah 06 Tanggungan

PROFIL MI MUHAMMADIYAH 06 TANGGUNGAN 2010

VISI

Berorientasi Islami
Aktif, Kreatif dan Inovatif
Akhlakul Karimah

MISI

Melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berorientasi Islami
Meningkatkan kedisiplinan, wawasan dan trampil menuju pendidikan dasar yang berkwalitas
Menjadikan Madrasah sebagai lembaga pendidikan dasar yang berciri khas islam dan berakhlak mulia


TUJUAN

“Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, berakhlak mulia, serta bertanggungjawab”

Oleh: ipmtanggungan | September 1, 2010

ON-AIR IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH

IRM On-Air

IRM On-Air di Prameswara untuk mempublikasikan MUSYDA XIII IRM Lamongan

Untuk pertama kalinya Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Lamongan melakukan kerjasama dengan  stasiun Radio swasta “Prameswara” Lamongan (23/6/2009). On-air ini dijembatani oleh Abu Yazid, SE selaku PD IRM Lamongan kala itu. On-air dimaksudkan untuk mempublikasikan kegiatan Musyawarah Daerah XIII Ikatan Remaja Muhammadiyah Lamongan yang segera dilakukan sesaat sesudah kegiatan publikasi tersebut yaitu pada tanggal 27-29 Juni 2009 di SMA Muhammadiyah 1 Babat.

On-air tersebut dihadiri  oleh Panitia MUSYDA XIII yaitu M. Najib (PD IRM Lamongan), Eko Cahyono (Panlih MUSYDA), Anton Wahyudin (Penanggung Jawab Sementara PD IRM Lamongan), Abu Yazid, SE (PD IRM Lamongan).Turut berpartisipasi Rusli Ahmad (PR IRM Tanggungan), Nanang Nur Hakim (PR IRM Paji). Di dampingi Eka (penyiar Radio Prameswara).

Dalam on-air tersebut ramai sekali diperbincangkan tentang kriteria calon Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Lamongan periode 2009-2011, dan  isu pergantian nama IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah) menjadi IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah).
Dalam on-air selama satu jam itu, antusias pendengar saat itu cukup besar. Pendengar dari Lamongan dan luar daerah melontarkan bermacam-macam pertanyaan via telepon dan SMS seputar MUSYDA XIII.  Dengan penjelasan yang Lugas komprehensif Panitia MUSYDA XIII, Panlih MUSYDA, dan  Penanggung Jawab Sementara PD IRM  menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka.

Older Posts »

Kategori